Daya Serap Anggaran Kemendiknas Capai 93 Persen

Jakarta, Selasa (5 Januari 2010) -- Daya serap anggaran tahun 2009 di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah mencapai 93 persen dari pagu belanja (perubahan ke empat) Rp 63,07 triliun.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh saat memberikan keterangan pers di Kemendiknas, Jakarta, Selasa (5/1/2010).

Mendiknas yang didampingi para pejabat eselon I menyebutkan, sebelumnya pagu belanja Depdiknas, yang berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara berganti menjadi Kemendiknas, mencapai Rp 45,85 triliun dengan daya serap Rp 43,61 triliun atau 95,13 persen. "Ada penurunan dua persen, tetapi anggarannya naik," katanya.

Mendiknas mengatakan, anggaran yang dikelola Kemendiknas merupakan bagian utuh dunia pendidikan. Anggaran pendidikan, kata dia, terdiri atas yang secara langsung di bawah naungan Kemendiknas, Kementerian Agama, dan pendidikan lain yang terkait termasuk penelitian di kementerian lain. "Angka ini adalah angka sebagai bagian utuh dunia pendidikan kita," katanya.

Meskipun anggaran pada 2010 untuk pendidikan turun menjadi Rp 55 triliun, Mendiknas menjamin total anggaran pendidikan lebih dari 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Dana yang langsung diserahkan ke daerah naik, sehingga yang dikelola departemen jadi turun, tetapi yang penting kami jamin bahwa total anggaran lebih dari 20 persen terhadap APBN. Turunnya angka di Diknas karena sebagian sudah dilimpahkan ke daerah," katanya.

Mendiknas menyebutkan, prioritas dunia pendidikan saat ini ada dua. Pertama adalah menyelesaikan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Hal ini, kata Mendiknas, dilakukan baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. "Kita tidak ingin ada saudara - saudara ke depan karena ada perbedaan status sosial, sehingga dia tidak bisa menikmati dunia pendidikan kita. Karena perbedaan kewilayahan, dia tidak bisa menikmati pendidikan kita. Oleh karena itu, urusannya kita beresin. Kita bertekad ingin memperkecil dan kalau bisa bebas urusan Wajar 9 tahun sudah bisa diselesaikan, " katanya.

Prioritas kedua, lanjut Mendiknas, adalah meningkatkan kualitas relevansi baik pendidikan menengah terutama menengah kejuruan dan pendidikan tinggi kaitannya dengan dunia kerja.

Terkait Program Kerja 100 Hari, Mendiknas mengatakan, tiga dari delapan program telah tercapai 100 persen. Program pertama yang telah selesai, kata Mendiknas, adalah penyediaan internet secara massal di sekolah. Dari target 17.500 sekolah telah tercapai 18.358 sekolah.

Mendiknas menyebutkan, dari 33 provinsi terdapat dua provinsi yang belum mendapatkan tambahan koneksi internet karena keterbatasan infrastruktur pendukung yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. "Kami akan memasukkan dalam program khusus, tidak masuk dalam program 100 hari karena memang ketersediaan infrastruktur pendukungnya relatif terbatas," katanya.

Program lainnya yang telah selesai adalah beasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu bagi 20.000 orang. Kemendiknas juga telah selesai menyusun dokumen Rencana Strategis 2009 - 2014.

Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemendiknas Baedhowi mengatakan, untuk melaksanakan Program 100 Hari, sejak Desember 2009 telah mulai menyiapkan pelatihan bagi 30.000 kepala sekolah/pengawas sekolah dan menyusun kebijakan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil.

Terkait sertifikasi guru, Baedhowi menjelaskan, mulai 2010 tunjangan profesi guru terutama yang lulus sertifikasi kuota 2007, 2008, dan sebagian 2009 akan ditransfer melalui dana alokasi umum (DAU). "Jumlah sasaran untuk 386.641 guru yang akan dialokasi ditransfer," katanya.

Direktur Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Suyanto mengatakan, alokasi dana untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2010 tidak mengalami kenaikan karena sudah dinaikkan cukup signifikan dari tahun 2009. Dia menyebutkan, unit cost untuk SD kabupaten Rp 397 ribu, SD kota Rp 400 ribu, SMP kabupaten Rp 570 ribu, dan SMP kota Rp 575 ribu. "Angka absolute BOS yang digelontorkan tetap naik akibat dari kenaikan jumlah siswa yang masuk SMP dari SD," katanya.

Sementara, lanjut Suyanto, untuk jenjang SMA dan SMK diberikan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM). Pada 2010 sasarannya adalah 2,1 juta siswa SMA Rp 189 ribu/siswa/tahun dan 3 juta siswa SMK Rp 360 ribu/siswa/tahun. "Di samping itu juga diberikan beasiswa untuk anak - anak yang kurang mampu tanpa memandang prestasi bagi 1,8 juta siswa SD, 751 ribu siswa SMP, 248 ribu siswa SMA, 305 ribu siswa SMK," katanya. Selain itu, beasiswa juga diberikan bagi 211 ribu mahasiswa.***

Tweet